Jakarta, 10 Desember 2021
Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana maupun krisis kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan melaksanakan rapat Review Penyusunan Rencana Kontingensi Pengelolaan Krisis Kesehatan di Kabupaten/Kota pada tanggal 9 – 10 Desember 2021. Dalam rapat ini dipimpin oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, dan dihadiri oleh BNPB, Ketua AGD 118, Prof. DR. dr. Aryono D. Pusponegoro, Sp.B(K)-BD, Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI), Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Dalam rapat ini dibahas perlu adanya integrasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi krisis kesehatan yang beragam mulai dari wilayah kepulauan, perkotaan dan karakteristik wilayah lain. Maka perlu adanya penyesuaian penanganan berdasarkan wilayah masing-masing. Salah satu pembelajaran yang dapat dijadikan model diantaranya seperti Papua sebagai remote isolated area, Bali sebagai provinsi kepulauan, dan untuk model perkotaan (urban) memiliki RSUP Fatmawati sebagai pusat rujukan untuk pusat komunikasi burn center.
Selain pembahasan model penanganan berdasarkan area, maka disusun format rencana kontingensi pengelolaan krisis kesehatan di kabupaten/kota yang merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ketahanan kesehatan (health security) terutama untuk memperkuat sistem ketahanan tanggap darurat. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi daerah dalam mengelola krisis kesehatan menjadi lebih baik dan meningkatkan respon untuk nurunkan risiko dan bahaya di daerahnya.
